Uncategorized

Jelang Presiden ke Anambas, Infrastruktur Jadi Tantangan

Avatar photo
×

Jelang Presiden ke Anambas, Infrastruktur Jadi Tantangan

Share this article
Wabup Raja Baju Pimpin Rakor Kesiapan Kunker Presiden RI ke ANAMBAS, Senin (7/9/2026)

ANAMBAS, liputannews.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mematangkan berbagai persiapan menghadapi rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan RSUD Tarempa dan Sekolah Rakyat.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (7/9/2026).

Rapat membahas kesiapan transportasi, sarana dan prasarana, mobilisasi personel, kendaraan kepresidenan serta berbagai kebutuhan pendukung selama rangkaian kunjungan.

Danlanal Tarempa Letkol Laut (P) Romi Sitorus, S.E., menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi terkait rencana penggunaan pesawat TNI AL menuju Matak pada 10 September 2026 untuk membawa rombongan Gubernur Kepulauan Riau.

“Tim Paspampres juga sedang melakukan konfirmasi mengenai kondisi dan kemampuan Bandara Matak, khususnya kemungkinan pendaratan pesawat Hercules untuk membawa kendaraan kepresidenan,” ujar Romi.

Namun, keterbatasan landasan pacu Bandara Matak menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dipastikan. Landasan pacu bandara tersebut memiliki panjang sekitar 1.200 meter dan dinilai belum memungkinkan untuk pendaratan pesawat Hercules.

Apabila Bandara Matak tidak dapat digunakan, kendaraan kepresidenan akan dipertimbangkan untuk dikirim melalui Bandara Hang Nadim Batam atau Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Alternatif lainnya adalah menggunakan transportasi laut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan kemungkinan penggunaan kapal Ro-Ro sebagai sarana pengangkutan kendaraan kepresidenan.

Wakil Bupati Raja Bayu menegaskan keterbatasan fasilitas di daerah tidak boleh menjadi hambatan dalam persiapan.

“Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki, kebutuhan yang belum tersedia di daerah diharapkan dapat didatangkan dari luar daerah,” kata Raja Bayu.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan pemetaan kebutuhan, baik yang dapat dipenuhi pemerintah daerah maupun yang masih membutuhkan dukungan dari luar.

“Kita minta waktu sampai sore untuk memetakan seluruh kebutuhan. Mana yang bisa kita siapkan, dan mana yang masih kurang, harus segera diketahui,” tegasnya.

Sementara itu, PMO Ditjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Lili Sholihah, menyampaikan rencana kedatangan personel Kementerian Kesehatan ke Anambas pada Selasa (8/9/2026). Namun, mobilisasi tersebut menghadapi kendala akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta yang berkaitan dengan kondisi debu vulkanik.

“Kami perlu mengetahui kesiapan daerah, termasuk tenda, sound system dan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan,” ujar Lili melalui konferensi daring.

Pihak Kemenkes juga meminta pemerintah daerah segera menyampaikan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia agar kebutuhan dapat dipetakan dan ditindaklanjuti.

Untuk mendukung kedatangan Tim Pendahulu Presiden, Dishub Anambas akan berkoordinasi dengan pihak Bandara Matak terkait izin dan kesiapan pendaratan pesawat Susi Air.

Sementara untuk jalur laut, berdasarkan informasi ASDP, KMP Bahtera Nusantara 01 melayani lintasan yang mencakup wilayah Anambas, termasuk Letung–Matak, dengan kapasitas hingga 26 kendaraan.

Pemkab Anambas akan berkoordinasi lebih lanjut dengan ASDP Kepulauan Riau terkait kemungkinan penggunaan KMP Bahtera Nusantara 01, 02 atau 03 untuk membawa kendaraan kepresidenan dan kendaraan pendukung menuju Pelabuhan Tarempa.

Rapat tersebut juga menyoroti sejumlah kebutuhan vital lainnya, seperti listrik, air bersih, tenda, sound system, kendaraan pendukung dan mobilisasi personel.

Dengan waktu persiapan yang terbatas dan kondisi geografis Anambas yang membutuhkan mobilisasi melalui jalur udara maupun laut, pemerintah daerah diminta mempercepat koordinasi lintas instansi.

Raja Bayu menegaskan seluruh persiapan harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan teknis saat kunjungan berlangsung.

“Jangan sampai keterbatasan fasilitas menjadi kendala. Kita harus memastikan seluruh kebutuhan terpetakan dan ditindaklanjuti sejak awal,” pungkasnya. (Red-LN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *