ANAMBAS, Liputannews.id — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025.
Salah satu sorotan utama adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berkisar Rp30 miliar per tahun.
Ketua Pansus, Ayub, menilai capaian tersebut belum mencerminkan potensi besar yang dimiliki daerah.
“PAD kita masih sangat kecil, hanya sekitar Rp 30 miliar per tahun. Ini tentu belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada,” ujar Ayub di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, rendahnya PAD berkaitan erat dengan minimnya investasi yang masuk ke daerah. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada potensi, melainkan pada sistem perizinan di tingkat pusat yang dinilai masih berbelit.
“Potensi pariwisata kita besar, tetapi investor enggan masuk. Masalahnya bukan di daerah, melainkan birokrasi perizinan di pusat yang rumit dan tumpang tindih,” katanya.
Ayub menjelaskan, sejumlah proses perizinan seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin lingkungan membutuhkan waktu lama karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
“Untuk satu izin saja bisa melibatkan banyak instansi. Prosesnya panjang dan memakan waktu, sehingga membuat investor berpikir ulang,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Pansus mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menarik investasi melalui pendekatan “jemput bola”, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus lebih agresif, aktif berkoordinasi dengan pusat, dan membantu mempermudah proses perizinan agar investor merasa terbantu,” tegas Ayub.
Selain sektor investasi, Pansus juga menyoroti pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit daerah dinilai masih belum memadai, sehingga banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah.
“Masih banyak pasien yang harus dirujuk ke luar daerah. Ini menjadi perhatian serius agar ke depan layanan kesehatan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Pansus mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan guna mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing. Meski memberikan sejumlah catatan, Pansus tetap mengapresiasi Bupati Abdul Haris Aneng beserta jajaran atas pelaksanaan program yang dinilai telah berjalan sesuai rencana.
“Kami memahami keterbatasan anggaran yang dihadapi. Namun, dengan berbagai catatan ini, kami berharap ke depan ada perbaikan nyata agar pembangunan dapat lebih dirasakan masyarakat,” pungkas Ayub. (Ifa-LN)
