ANAMBAS, Liputannews.id — Perayaan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Anambas semestinya tidak hanya menjadi ajang seremonial. Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap arah pembangunan yang telah ditempuh sejak daerah ini berdiri pada tahun 2008. Setelah 18 tahun, pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi “apa yang sudah dibangun?”, melainkan “sejauh mana pembangunan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?”
Harus diakui, berbagai kemajuan telah dicapai. Infrastruktur pemerintahan berdiri, akses layanan publik semakin baik, dan sejumlah prestasi berhasil diraih. Namun, di balik itu masih tersimpan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi belum benar-benar terbentuk. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibanding kebutuhan pembangunan. Situasi ini membuat ruang gerak pemerintah menjadi terbatas ketika terjadi penurunan pendapatan atau keterlambatan transfer dari pemerintah pusat.
Sebagai daerah kepulauan, tantangan utama Anambas sesungguhnya adalah konektivitas. Mobilitas orang dan barang masih mahal, distribusi kebutuhan pokok belum stabil, dan pelayanan publik di pulau-pulau terluar belum sepenuhnya merata. Persoalan ini memerlukan kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.
Di sisi lain, potensi besar yang dimiliki Anambas belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kekayaan laut, sektor perikanan, pariwisata bahari, hingga industri migas seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Yang dibutuhkan bukan sekadar eksploitasi sumber daya, tetapi strategi agar manfaat ekonomi mengalir kepada masyarakat melalui kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan penguatan investasi yang berpihak kepada daerah.
Pembangunan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Generasi muda Anambas memerlukan pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi, serta akses terhadap teknologi agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Daerah tidak akan maju hanya dengan membangun infrastruktur fisik tanpa membangun kualitas manusianya.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien harus terus diperkuat. Masyarakat kini tidak hanya menilai keberhasilan dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan penggunaan anggaran, serta keberanian pemerintah mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Memasuki usia ke-18, Anambas membutuhkan lompatan pembangunan yang lebih berani. Fokus pembangunan harus bergeser dari sekadar mengejar target fisik menuju penciptaan ekonomi yang produktif, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan kesejahteraan hingga ke pulau-pulau terluar.
Usia 18 tahun adalah simbol kedewasaan. Sudah saatnya Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lagi sekadar membangun, tetapi memastikan setiap pembangunan benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Sebab ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan terletak pada banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan pada meningkatnya kualitas hidup warganya. (Red-LN)
