BATAM, liputannews.id — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam memperkuat kewaspadaan dini pemerintah dalam mengantisipasi berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi keamanan dan stabilitas daerah.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah (TKDP) Kota Batam di Gedung Pemko Batam, Selasa (22/9/2026). Sejumlah persoalan menjadi perhatian, di antaranya ketersediaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta dinamika ketenagakerjaan menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam.
Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, yang mewakili Wali Kota Batam, mengatakan tingginya dinamika sosial, ekonomi dan kependudukan di Batam membutuhkan sistem kewaspadaan yang mampu membaca potensi persoalan sejak awal.
“Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan dini menjadi sangat penting. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika suatu persoalan telah menjadi gangguan, tetapi harus mampu membaca perkembangan situasi, mengenali potensi kerawanan dan mengambil langkah antisipasi sejak dini,” ujar Riama.
Ia mengatakan setiap isu memiliki karakteristik berbeda dan dapat berkembang menjadi persoalan yang berdampak terhadap ketenteraman masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Rakor ini tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan informasi, tetapi harus mampu menghasilkan pemetaan potensi ATHG, indikator peringatan dini, serta langkah antisipasi yang dapat dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Menurut Riama, koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini. Ia meminta seluruh unsur terkait bekerja cepat dalam memperoleh informasi, melakukan analisis, hingga menentukan langkah penanganan.
“Penting bagi kita membangun pola kerja yang cepat dalam memperoleh informasi, tepat dalam melakukan analisis, dan responsif dalam menentukan langkah penanganan,” tegasnya.
Terkait dinamika penyampaian aspirasi masyarakat, Riama meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif. Ia menegaskan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus tetap dihormati dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
“Seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi dan pendekatan persuasif, sehingga hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap dapat berjalan dengan baik, namun situasi keamanan dan ketertiban Kota Batam tetap terjaga,” ujarnya.
Rakor TKDP tersebut dihadiri unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Batam, instansi vertikal, aparat keamanan dan intelijen, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Batam dan kecamatan.
Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kepulauan Riau dan Intelkam Polresta Barelang.
Riama berharap koordinasi lintas sektor tersebut menghasilkan rumusan dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kewaspadaan dini serta menjaga Batam tetap aman, kondusif dan berdaya saing.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap akan lahir berbagai rumusan, rekomendasi, serta strategi yang implementatif guna memperkuat kewaspadaan dini dan meningkatkan koordinasi lintas sektor,” pungkasnya. (Red-LN)
