BATAM, Liputannews.id — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Implementasi Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk periode Juni 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPMP Kepri, Warsita, S.S., M.Pd., dan berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Juni 2025, di Harris Hotel, Batam Center.
Kegiatan ini dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Kepri, Kementerian Agama, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), camat, kepala sekolah, dewan pendidikan, serta lembaga penegak hukum. Sebanyak 60 peserta hadir secara luring, sementara sisanya mengikuti secara daring.
Dorong Sinergi dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Dalam sambutannya, Warsita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan dalam menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan adalah kunci keberhasilan program ini. Penjaminan mutu harus dilaksanakan secara holistik dan berkesinambungan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan dimulai sejak usia dini dan wajib belajar kini ditetapkan selama 13 tahun, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Setiap desa minimal harus memiliki satu PAUD yang memadai. Fasilitasnya pun harus diperhatikan,” tambahnya.
Tegaskan Komitmen Lewat Penandatanganan Pakta Integritas SPMB
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang transparan, inklusif, dan akuntabel.
“Pakta ini menjadi fondasi untuk menjamin SPMB yang inklusif, adaptif, dan partisipatif, khususnya bagi anak marjinal dan penyandang disabilitas,” tegas Warsita.
BPMP Kepri juga memastikan pelaksanaan SPMB dilakukan dengan dukungan teknis dan koordinasi bersama Disdukcapil dan Dinsos, serta melalui verifikasi ketat atas dokumen yang masuk. Berdasarkan laporan Kemendikdasmen Pusat, sebanyak 50 persen daerah telah memasuki fase implementasi SPMB dengan capaian positif.
Fokus pada 8 Program Prioritas Kemendikdasmen
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi delapan program prioritas Kemendikdasmen, yaitu:
- Revitalisasi Sekolah
- Wajib Belajar 13 Tahun
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- Digitalisasi Pembelajaran
- Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- Merdeka Belajar Gaya Baru
- Penguatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
Sinergi Lintas Sektor dan Penguatan Mutu Pendidikan
Ketua Panitia kegiatan, Ayusnita Widi Nilasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendampingi para pemangku kepentingan daerah dalam fasilitasi penjaminan mutu satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan masyarakat.
“Kami berharap peserta mampu mengawal program prioritas Kemendikdasmen secara terpadu dan berkelanjutan demi suksesnya transformasi pendidikan di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Sejumlah narasumber turut hadir baik secara langsung maupun daring, termasuk dari Direktorat Dikdas dan Dikmen, Kantor Ombudsman RI Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, dan Inspektorat Kepri.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif di seluruh wilayah Kepulauan Riau, serta membangun komitmen bersama lintas sektor dalam mendukung agenda transformasi pendidikan nasional. (Anes-LN)
