ANAMBAS, Liputannews.id —Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kepulauan Anambas, pada Rabu, 23 April 2025.
Kegiatan strategis ini dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu tokoh penting yang hadir adalah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“DPRD bukan hanya berperan sebagai pengawas dan pengarah, tetapi juga memiliki kontribusi penting melalui penyusunan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar perencanaan pembangunan,” ujar Rian.
Ia menegaskan bahwa sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan demi mewujudkan pembangunan yang terarah, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Rian juga menyampaikan harapannya agar seluruh proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam setiap tahap pembangunan. Ini memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif yang luas,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat tidak hanya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap kemajuan daerah.
“Melalui partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan pembangunan yang tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga secara sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD menjadi forum strategis yang menjaring berbagai aspirasi dan masukan dari semua pemangku kepentingan, guna menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada keberlanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. (Ifa-LN)
