TAPANULI UTARA, Liputannews.id — Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., mengadakan pertemuan informal dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Ketua Komisi A DPRD Taput dan dihadiri oleh anggota DPRD Taput Poltak Sipahutar (Fraksi Gerindra), Timmas Sitompul (Fraksi Gerindra), serta Kepala Sekretariat DPRD Taput, Drs. Tohom Silaban, M.Si.
Dalam pertemuan tersebut, Poltak Sipahutar menanyakan perkembangan proses pembentukan Provinsi Tapanuli kepada Yonge Sihombing.
Menanggapi hal itu, Yonge yang juga merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan, menjelaskan tahapan yang telah ditetapkan oleh Fraksi PKB DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait pemekaran wilayah.
Tahapan Pembentukan Provinsi Tapanuli
Yonge memaparkan enam tahapan utama dalam pembentukan Provinsi Tapanuli, yakni:
- Penyusunan dokumen persyaratan kewilayahan, yang mencakup kajian mengenai cakupan wilayah provinsi baru.
- Penyusunan dokumen persyaratan teknis, berupa Naskah Akademik sebagai dasar kajian akademis.
- Penyusunan dokumen persyaratan administratif, yang menjadi prasyarat formal dalam proses pemekaran wilayah.
- Perencanaan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Tapanuli, sebagai inisiatif DPR RI.
- Pembahasan RUU di tingkat legislatif, guna memperoleh dukungan politik dan hukum.
- Pengesahan RUU dalam sidang paripurna DPR RI, sebagai langkah final dalam pembentukan provinsi baru.
Langkah-Langkah PPPT dalam Mendorong Percepatan
Lebih lanjut, Yonge memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan PPPT untuk mempercepat proses pemekaran.
Beberapa di antaranya adalah mengirimkan surat permohonan audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional.
PPPT telah menyurati dan melakukan audiensi dengan berbagai pihak, antara lain:
Pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Wali Kota dari wilayah cakupan Provinsi Tapanuli, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, serta Kota Sibolga.
Pemerintah pusat, seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Lembaga legislatif, termasuk DPR RI, DPD RI, MPR RI, Baleg DPR RI, Komisi II DPR RI, serta fraksi-fraksi partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik DPRD Sumatera Utara maupun DPRD di wilayah cakupan Provinsi Tapanuli.
Perguruan tinggi dan komunitas masyarakat, yang diharapkan turut berperan dalam mendukung proses pemekaran ini.
Menurut Yonge, mayoritas pihak yang dihubungi PPPT telah memberikan respons positif serta menerima audiensi dan RDP yang diajukan.
Dukungan yang mengalir dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan semakin memperkuat semangat PPPT dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Tapanuli.
“Semua ini adalah hasil dari kesatuan hati, pikiran, sikap, dan tindakan kita semua dalam mewujudkan Provinsi Tapanuli,” ujar Yonge, yang memiliki pengalaman sebagai Staf Ahli DPRD Sumatera Utara, Staf Ahli Ketua DPRD Sumut, serta Asisten Pribadi anggota DPR RI dan DPD RI.
Dukungan dan Arahan dari DPRD Taput
Setelah mendengar pemaparan Yonge, Poltak Sipahutar memberikan dukungan dan motivasi kepada PPPT untuk terus berjuang dalam mempercepat proses pemekaran wilayah.
“Tetap semangat, bangun komunikasi dengan semua pihak yang terkait dalam pembentukan Provinsi Tapanuli,” pesan Poltak kepada Yonge.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses pembentukan Provinsi Tapanuli dapat terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. (Red-LN)
