Uncategorized

Bapemperda DPRD Anambas Dorong Perda Perlindungan Budaya Lokal

Avatar photo
×

Bapemperda DPRD Anambas Dorong Perda Perlindungan Budaya Lokal

Share this article
Suasana Saat Acara FGD di Ruang Paripurna DPRD KKA

ANAMBAS, Liputannews.id — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan.

Hal tersebut disampaikan Syamsil saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pemajuan Kebudayaan di lantai I Kantor DPRD Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).

Syamsil mengatakan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan budaya yang menjadi identitas dan jati diri masyarakat. Mulai dari adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan hingga pengetahuan tradisional yang perlu mendapat perlindungan.

Namun, menurutnya, perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah.

“Budaya merupakan identitas dan jati diri masyarakat yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kekayaan budaya yang diwariskan leluhur hilang akibat perkembangan zaman,” tegas Syamsil.

Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah penting untuk menghadirkan landasan hukum sekaligus memberikan arah kebijakan perlindungan dan pengembangan kebudayaan di Anambas.

Karena itu, Syamsil meminta agar penyusunan Naskah Akademik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi benar-benar mengacu pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Naskah Akademik harus disusun berdasarkan fakta dan kondisi kebudayaan di tengah masyarakat. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Syamsil juga berharap FGD tersebut menghasilkan berbagai masukan konstruktif, terutama terkait inventarisasi, perlindungan, pelestarian, serta pengembangan potensi budaya lokal.

“Kami ingin Perda ini nantinya tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi bisa diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia meminta tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian dan Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menyusun kajian secara komprehensif dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Menurut Syamsil, keberhasilan pemajuan kebudayaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Menjaga dan melestarikan budaya bukan hanya tugas pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama agar warisan budaya Anambas tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngatiwo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Hukum Setda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. (Red-LN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *