JAKARTA, Liputannews.id — Prabowonomics Institute (The Print) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang laporan kerugian akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Lembaga tersebut juga mengusulkan pembentukan Tim Independen Audit Kerugian Bencana Sumatera (TIA-KBS) guna memastikan transparansi dan akurasi data dalam penanganan bencana.
Ketua Prabowonomics Institute, Yonge Sihombing, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan kerugian yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Gubernur Sumatera Utara.
“Kami menemukan sejumlah perbedaan data dan metode penghitungan yang perlu diperiksa ulang. Karena itu kami meminta Presiden Prabowo meninjau kembali laporan tersebut,” ujar Yonge dalam keterangan pers, Senin (8/12/2025).
Menurut Yonge, angka kerugian yang dirilis BNPB senilai Rp 51,8 triliun dinilai tidak realistis. BNPB sebelumnya melaporkan kerugian di Aceh mencapai Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara Rp 12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp 13,52 triliun.
Ia juga mempertanyakan perbedaan data antara BNPB dan Gubernur Sumatera Utara.
“BNPB menyampaikan angka Rp 12,88 triliun untuk Sumut, tetapi Gubernur melaporkan Rp 9,98 triliun. Mengapa selisihnya begitu besar? Ini menunjukkan ada persoalan di tingkat pengumpulan dan validasi data,” jelasnya.
Yonge mengungkapkan, sedikitnya terdapat tujuh keraguan terhadap laporan resmi tersebut, terutama terkait metode pengumpulan data, penilaian kerusakan, analisis kerugian, hingga tidak adanya pelaporan mengenai kerugian lingkungan.
“Kerugian lingkungan tidak boleh diabaikan. Itu bagian besar dari dampak bencana dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Selain mengkritisi laporan pemerintah, Prabowonomics Institute juga menyusun estimasi kerugian mandiri untuk empat daerah terdampak di Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 51 triliun, dengan rincian:
Tapanuli Tengah: Rp 30 triliun
Kota Sibolga: Rp 15 triliun
Tapanuli Utara: Rp 5 triliun
Humbang Hasundutan: Rp 1 triliun
Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan tujuh indikator, yakni kerugian jiwa, rumah, barang berharga, mata pencaharian, fasilitas publik, infrastruktur, dan lingkungan.
Prabowonomics Institute menilai pembentukan TIA-KBS sangat penting agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang berbasis pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan pembentukan tim independen. Masyarakat berhak mendapatkan laporan kerugian yang akurat dan penanganan yang tepat sasaran,” tutup Yonge. (Red-LN)
