JAKARTA, Liputannews.id — Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, mengimbau para pemilik suara di Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar memilih calon Ketua Umum PWI periode 2025–2030 yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas.
“Track record bisa dilihat dari rekam jejak kariernya, ketaatan memegang kode etik jurnalistik, dan perilaku sosialnya,” ujar Mulia Siregar kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Mulia menekankan bahwa Ketua Umum PWI merupakan figur teladan bagi seluruh jurnalis anggota PWI di Indonesia. Karena itu, sosok yang terpilih harus mampu menjadi panutan, baik dalam profesionalisme maupun perilaku.
“Mulai dari proses penjaringan awal, pilihlah kandidat yang tak pernah tersangkut masalah hukum dan selalu memegang teguh kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Ia mengaku prihatin dengan konflik internal yang terjadi di tubuh PWI Pusat hingga memunculkan dualisme kepemimpinan. Menurutnya, perpecahan itu kian disayangkan karena dipicu masalah uang, yang seharusnya tabu di kalangan insan pers.
“Pemegang Kartu Biru (UKW PWI) harus menjaga marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan integritas tinggi,” kata Mulia.
Selain itu, Mulia meminta agar pelaksanaan Kongres Persatuan PWI berlangsung bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik transaksional dan politik uang.
“Bagaimana bisa menjadi teladan kalau proses pemilihannya saja transaksional, membeli suara, atau menggunakan politik uang,” ujarnya.
Kongres Persatuan PWI dijadwalkan digelar di Karawang, Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025. Menjelang pelaksanaan, beredar tujuh nama bakal calon Ketua Umum PWI, yakni Hendry Ch Bangun, Zulmansyah Sekedang, Atal S. Depari, Teguh Santosa, Akhmad Munir, Johnny Hardjojo, dan Rusdy Nurdiansyah. (Anes-LN)
