JAKARTA, Liputannews.id — Keberhasilan program strategis nasional Koperasi Merah Putih dinilai sangat bergantung pada komunikasi publik yang terukur dan efektif. Hal ini disampaikan Direktur Pengembangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-Kemenkop), Afif Thosin Roy Akhmad, dalam Diskusi Publik bertajuk “Bedah Program Prioritas Prabowo: Koperasi Merah Putih” di Hotel Tribarata, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5).
Diskusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) periode 2024–2028.
Afif menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam waktu yang sangat singkat, terutama dalam aspek komunikasi publik.
Meski pembentukan koperasi dipermudah melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan notaris, masih banyak masyarakat yang keliru memahami program ini sebagai bentuk hibah.
“Yang paling krusial adalah menjelaskan kepada publik bahwa ini bukan program hibah, tetapi ekosistem usaha kolektif berbasis kemandirian,” ujar Afif.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi hingga Oktober 2025, dengan 80 titik percontohan yang diwajibkan memiliki enam unit usaha, mulai dari kios sembako hingga gudang penyimpanan atau cold storage.
LPDB sendiri akan menyalurkan pembiayaan bergulir berbunga rendah bagi koperasi-koperasi percontohan tersebut.
Namun demikian, Afif mengakui bahwa harmonisasi komunikasi antar kementerian belum berjalan optimal.
“Kami sedang berupaya menyelaraskan sistem dan kebijakan lintas 13 kementerian. Tapi harmonisasi komunikasi harus segera dituntaskan, karena masih banyak informasi keliru yang tersebar di masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Dadang Rahmat Hidayat, menilai reformasi narasi publik tentang koperasi sangat mendesak.
Menurutnya, koperasi masih sering diasosiasikan dengan skala kecil dan tidak modern, padahal banyak koperasi sukses yang belum terpublikasikan secara luas.
“Kita perlu membongkar narasi lama dan membangun citra koperasi yang adaptif, inovatif, dan mandiri,” ungkap Dadang.
Sementara itu, Ketua IKA Fikom Unpad, Hendri Satrio, menyayangkan lemahnya koordinasi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan program besar seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, banyak informasi yang beredar di tengah masyarakat masih bersifat simpang siur.
“Jangan sampai kontroversi lebih dulu muncul, baru klarifikasi menyusul. Komunikasi publik yang lemah bisa membuat niat baik disalahpahami,” tegas Hendri.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang proaktif dan kolaboratif demi menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional.
“Keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Komunikasi yang kuat adalah fondasinya,” ujar Hendri.
Usai diskusi publik, Wakil Ketua Umum IKA Unpad Mohammad Aliardo, didampingi Teguh Santosa dan Cahyana sebagai Waketum lainnya, secara resmi melantik Pengurus IKA Fikom Unpad periode 2024–2028 yang diketuai Hendri Satrio.
Hendri dikenal luas sebagai pengamat komunikasi politik dan pendiri KedaiKOPI serta anggota Dewan Pakar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). (Anes-LN)
